Bandung, beritajejakfaktaโAnggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Ahmad Faisyal Hermawan, menilai penurunan omzet dunia usaha dan UMKM di Jabar sebagai alarm serius yang harus direspon cepat oleh Pemprov.
Menurut Faisyal, data OJK dan BI Jabar yang menunjukkan kredit modal kerja kontraksi dan kredit mikro minus 2,56% membuktikan pelaku usaha sedang menahan diri karena daya beli lesu.
โKalau omzet turun, margin tergerus, dan kredit mikro kontraksi, itu tandanya ekonomi di bawah sedang tidak baik-baik saja. Jangan sampai APBD Perubahan Rp31,44 T yang kemarin kita sahkan hanya jadi angka di atas kertas, tapi tidak dirasakan pedagang dan UMKM,โ ujar Faisyal kepada Berita Jejak Fakta, Minggu (27/9/2026).
Faisyal yang membidangi keuangan dan perekonomian di Komisi III menegaskan, pinjaman daerah Rp3,4 Triliun yang disorot di PAPBD 2026 harus dipastikan berdampak langsung pada pemulihan ekonomi rakyat, bukan hanya proyek besar.
Ia mendorong tiga langkah:
1. Realokasi belanja untuk stimulus UMKM: โPemprov harus perbanyak belanja produk lokal, UMKM, lewat e-katalog lokal. Jangan uang APBD lari ke luar Jabar.โ
2. Pangkas rantai pasok dan biaya logistik: Infrastruktur dari pinjaman daerah harus prioritas untuk akses sentra produksi, bukan sekadar jalan protokol.
3. Perlindungan cash flow mikro: OJK dan BJB harus turunkan bunga KUR mikro dan permudah akses, jangan sampai pelaku mikro ditinggalkan sementara kredit menengah tumbuh.
โKita di Komisi III akan kawal ketat, jangan sampai di saat pengusaha kecil menjerit omzet turun 30-40%, pemerintah malah asik dengan belanja seremonial. PAPBD harus jadi alat pemulihan, bukan beban baru,โ tegasnya.
Faisyal juga meminta TAPD segera merilis roadmap penggunaan pinjaman Rp3,4 T agar publik bisa mengawasi apakah benar-benar untuk infrastruktur yang membuka lapangan kerja dan menggerakkan UMKM di Kota Bandung, Bekasi, dan Bogor yang paling terdampak.(ADV)ย
ย
ย
