Bandung, Berita Jejak Faktaโ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp31,44 triliun menjadi sorotan. Pasalnya, di tengah penurunan target pendapatan, Pemprov Jabar harus menutup defisit dengan utang daerah sebesar Rp3,4 triliun.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Faisyal Hermawan, S.E., M.M., meminta Pemerintah Provinsi transparan soal skema pembayaran utang tersebut.
โPAPBD 2026 dengan utang Rp3,4 triliun plus beban bunga Rp62,47 miliar harus jadi alarm. Saya minta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun peta pembayaran utang yang transparan, mulai dari cicilan pokok, bunga, jangka waktu, hingga sumber pelunasan,โ ujar Faisyal di Bandung, Jumat (12/9/2026).
Menurut legislator Dapil Jabar VIII (Kota Bekasi โ Kota Depok) itu, defisit terjadi karena penurunan target pendapatan daerah dari Rp30,12 triliun menjadi Rp27,85 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun Rp1,57 triliun. Pada APBD 2025 sebelumnya, realisasi PAD bahkan baru mencapai 82 persen.
โJangan sedikit-sedikit larinya ke utang. Potensi PAD harus dikejar dulu, optimalisasi aset, digitalisasi pajak, dan yang paling penting bereskan BUMD yang tidak produktif. Jangan sampai utang menggerus belanja wajib pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar,โ tegas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi tersebut.
Faisyal yang duduk di Bapem Perda DPRD Jabar ini juga mendukung langkah perampingan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui holding dan merger.
โTerlalu banyak BUMD yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, bahkan menjadi beban. BUMD harus disehatkan agar menjadi tulang punggung kemandirian fiskal tanpa menambah beban pajak masyarakat,โ katanya.
Terkait penggunaan utang, Faisyal menegaskan akan mengawal ketat di Komisi III. Ia menekankan pinjaman Rp3,4 triliun harus 100 persen untuk belanja infrastruktur produktif sesuai komitmen, seperti pembangunan flyover di Bekasi, rekonstruksi jalan di Garut, serta penanganan jembatan dan ruas jalan di Bogor, Purwakarta, Sumedang hingga Sukabumi.
โUtang untuk pembangunan sah-sah saja, asal dikelola secara sehat, produktif, dan bisa dibayar tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat Jawa Barat. Saya akan kawal agar tepat sasaran,โ pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar melalui Rahmat Hidayat Djati juga menyoroti beban utang daerah Rp3,4 triliun dan meminta skema restrukturisasi yang jelas tanpa mengorbankan mandatory spending.(ADV)ย
