Bandung Barat, Berita Jejak Fakta –Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat memberikan penjelasan terkait sorotan publik terhadap pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Sekolah Dasar yang sebelumnya dinilai minim transparansi.
Analis Kebijakan sekaligus Sub Koordinator Kesiswaan SD Dinas Pendidikan Bandung Barat, Popi Siti Ichsanniaty, mengatakan pelaksanaan O2SN merupakan bagian dari rangkaian kegiatan “Talenta Siswa” yang mengikuti tenggat waktu dari pemerintah pusat dan provinsi pada tanggal 11Mei 2026.
“Timeline kegiatan mengikuti provinsi dan pusat karena nanti berkaitan dengan PPDB atau SPMB, maka kami ingin kegiatan selesai pada akhir Mei,” kata Popi saat memberikan klarifikasi.
Menurut dia, percepatan pelaksanaan lomba dilakukan agar hasil kompetisi dapat terintegrasi dengan jalur prestasi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Selain O2SN, terdapat sejumlah agenda lain yang juga masuk dalam program pembinaan minat dan bakat siswa tingkat SD.
Popi menyebut kegiatan seperti Lomba Pendidikan Agama Islam (PAI), Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI), dan lomba literasi telah lebih dulu dilaksanakan. Namun perhatian publik belakangan lebih banyak tertuju pada O2SN.
“Jadi sebenarnya bukan hanya O2SN saja. O2SN itu salah satu kegiatan dalam program lomba minat dan bakat,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan kondisi birokrasi internal dinas saat ini masih berada dalam masa transisi akibat belum terisinya sejumlah jabatan definitif. Situasi tersebut disebut memengaruhi proses administrasi, termasuk pengusulan anggaran kegiatan.
“Untuk usulan penganggaran, karena masih masa transisi pejabat struktural, maka akan diusulkan setelah ada pejabat definitif,” kata Popi.
Meski demikian, ia memastikan kegiatan lomba tetap menggunakan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterbatasan fiskal membuat apresiasi bagi para juara sementara hanya berupa medali dan piala tanpa uang pembinaan.
Menurut Popi, Bandung Barat termasuk daerah yang masih menyelenggarakan O2SN secara luring di tengah keterbatasan anggaran yang terjadi di sejumlah daerah.
“Kami bersyukur karena tidak semua kabupaten dan kota menyelenggarakan kegiatan secara langsung,” ujarnya.
Terkait data peserta, Popi mengatakan proses verifikasi masih dilakukan agar seluruh data siswa benar-benar sinkron sebelum dipublikasikan secara resmi.
“Data siswa memang harus benar-benar akurat dari A sampai Z,” katanya.
Ia menilai komunikasi publik perlu diperkuat agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai situasi internal dinas.
Menurut dia, klarifikasi yang disampaikan bertujuan memberikan penjelasan atas informasi yang berkembang di ruang publik.
“Kami ingin mengimbangi opini yang berkembang di luar,” kata Popi.
Sorotan terhadap O2SN sebelumnya muncul setelah sejumlah informasi terkait anggaran, data peserta, hingga honor panitia belum sepenuhnya tersampaikan kepada publik.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai pola koordinasi internal di lingkungan Dinas Pendidikan Bandung Barat di tengah kekosongan sejumlah jabatan strategis.( Septyan )
