Kab Bekasi, Berita Jejak Fakta– Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan tata ruang terdahulu yang dinilai menjadi akar penyebab banjir abadi di Kabupaten Bekasi.
Asep menegaskan bahwa kerusakan lingkungan saat ini adalah warisan buruk dari perencanaan masa lalu yang abai terhadap fungsi serapan air dan drainase.
“Ini memang dampak perencanaan di masa lalu. Sekarang tugas kita adalah mencari solusi agar banjir bisa dikurangi dan tidak terus menjadi masalah tahunan bagi masyarakat,” tegas Asep Surya Atmaja dalam pernyataan, Selasa (20/1/2026).
Asep membongkar fakta bahwa penyempitan sungai dan drainase terjadi secara masif akibat pembiaran bangunan liar serta aset yang menjorok ke aliran air.
Penertiban kini dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk pembongkaran lapak-lapak yang berdiri di atas saluran air vital di titik-titik rawan seperti area RSUD.
“Contohnya, saat peninjauan di sekitar RSUD, ditemukan bangunan warung yang menghambat aliran air. Bangunan tersebut dibongkar, namun pemerintah tetap memfasilitasi pedagang agar tetap bisa berusaha di area yang tidak mengganggu fungsi drainase,” ujarnya.
Tak hanya soal infrastruktur, Plt Bupati Bekasi ini juga menyoroti perilaku masyarakat dan pengembang yang memperparah keadaan. Ia menyatakan bahwa menumpuknya sampah dan jembatan yang terlalu sempit hanyalah sebagian masalah, sementara inti persoalannya adalah tata ruang yang sudah kadung “ngaco”.
“Kita tidak bisa hanya menyalahkan hujan atau sampah. Bangunan liar dan tata ruang yang tidak sesuai juga menjadi penyebab utama banjir,” kata Asep dengan nada bicara yang tegas.
Sebagai langkah darurat untuk memperbaiki “dosa masa lalu” tersebut, Pemkab Bekasi kini menjalin koordinasi intensif dengan Pemprov Jawa Barat dan BBWS. Asep mendukung penuh langkah moratorium perizinan perumahan baru di zona merah banjir guna menghentikan alih fungsi lahan yang kian liar.
“Saya sependapat dengan Pak Gubernur. Banyak kawasan yang tadinya daerah resapan air, sekarang berubah menjadi perumahan. Airnya lari ke mana? Ini yang harus kita evaluasi bersama,” pungkasnya.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan normalisasi sungai secara besar-besaran dan membangun sodetan sebagai solusi inovatif, seraya memperketat pengawasan terhadap tata ruang agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan. [Red/rik/yan]
