Jakarta, Berita Jejak Fakta –Dalam menyambut akhir tahun 2025, Swarna Dwipa Institute menggelar dialog nasional bertema Peluang dan Tantangan Membangun dari Desa Pasca Bencana Ekologi Sumatera, Minggu (28/12/2025) pukul 13.00 -16.00 di Jakarta.
Dialog nasional akhir tahun ini dilaksanakan atas kerjasama dengan Kementerian Desa dan Forum Asosiasi BUMDES membahas mengenai rencana pembangunan desa pasca bencana di Sumatera.
Hadir sebagai narasumber Yahdil Abdi Harahap SH,MH sebagai Staf Khusus Menteri Desa & PDT, KRAT Yani SetiadiningrT S.Sos,MM dari Forum BUMDES, Febby Lintang S.Sos dan Tohenda SH,MH mewakili peneliti Swarna Dwipa Institute.
Sebagai penanggap Sukma Widyanti M.Si yang merupakan Sosiolog jebolan Universitas Indonesia. Bertindak sebagai moderator dialog adalah Founder Swarna Dwipa Institute, Frans Immanuel Saragih.
Dalam pemaparannya para narasumber memaparkan materi yang cukup baik dan sangat berguna bagi peserta dialog serta tercipta komunikasi yang baik antara narasumber dengan peserta dalam sesi tanya jawab.
Yahdil Harahap menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara nomer 2 di dunia dalam peringkat rawan bahaya bencana alam serta berada dalam lingkup Ring of Fire.
“Kementrian Desa tidak memiliki hak dalam upaya pembangunan infrastruktur desa, melainkan mampu memfasilitasi pendampingan desa untuk menjadikan sebuah desa yang mandiri, ” jelasnya.
Yahdil menilai bencana ekologi yang terjadi di Sumatera memberikan dampak yang luar biasa terhadap ekonomi dan ancaman kemiskinan di wilayah tersebut.
“Oleh karena itu Kementerian Desa akan terus berupaya melakukan pendampingan terhadap desa- desa yang terdampak, agar masyarakat di desa tersebut mampu untuk bangkit dan tumbuh dan mengantisipasi berbagai hal yang mungkin saja terjadi. Karena desa yang kuat dan mandiri dapat membantu terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Forum BUMDES, dimana banyak juga di wilayah bencana BUMDES yang terdampak. Oleh karena itu BUMDES akan terus bersama – sama dengan Kementerian Desa untuk sama sama membangun desa pasca bencana, khususnya di bidang pertumbuhan ekonomi di desa yang terdampak bencana.
Sedangkan dari Peneliti Swarna Dwipa Institute (SDI), Febby Lintang menyampaikan bahwa bahaya rentan yang terjadi pasca gempa khususnya terhadap perempuan, anak , kesehatan dan pendidikan.
“Perlu adanya upaya pemulihan gangguan mental kepada warga yang terdampak karena kejadian tersebut bisa mengakibatkan trauma yang cukup lama, ” ungkap Febby.
Sementara, Tohenda menjelaskan dari sisi hukum mengenai penyebab utama terjadinya bencana ekologi tersebut yang terlihat di lapangan.
Tohenda melihat bahwa telah terjadi pembalakan liar yang bertentangan dengan UU yang berlaku. Selain itu pembalakan tersebut tidak akan berdampak langsung pada saat pembalakan baru dilakukan.
“Melainkan akan berakibat pada beberapa tahun ke depannya, dan itu terjadi pada bulan November kemarin hingga awal Desember yang mengakibatkan ribuan korban jiwa, dan banyak kerugian materiil dan inmateriil, ” ujarnya.
Sedangkan narsum, Sukma Widyanti menegaskan bahwa perlu dilakukan upaya – upaya khusus mengenai bencana di Sumatera, karena selain tragedi bencana juga merupakan tragedi kemanusiaan.
“Bencana ekologi Sumatera menelan korban jiwa hingga ribuan jumlahnya. Oleh karena itu diperlukan langkah – langkah khusus oleh pihak terkait agar kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya , ” ungkap Sukma.
Dari hasil dialog tersebut pihak SDI melihat bahwa Kementrian Desa dan PDT telah berupaya menemukan solusi mengenai apa yang harus dilakukan terhadap desa – desa yang terdampak.
Selain itu pihak kementerian juga mencoba agar program mereka untuk menciptakan Desa Mandiri bisa diwujudkan secara nasional.
“Karena diharapkan dari desa – desa yang sudah mandiri akan mampu membangun Indonesia menuju Indonesia Emas di 2045,”ungkap Frans Saragih menutup dialog. (SF)
