Kab Bekasi, Berita Jejak Fakta -Masyarakat yang selama ini resah terhadap aktivitas pembuangan sampah ilegal yang diduga menjadi penyebab banjir diadukan ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di wilayah Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi sudah belasan tahun berada disana menjadi gunung sampah.
Salah satu warga bernama Tera menjelaskan, TPS liar di Babelan sejatinya sudah lama diketahui dan bahkan sempat viral di media sosial. Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup, pihak kelurahan, dan kecamatan sudah mengetahui keberadaan TPS tersebut, namun tidak ada tindak lanjut yang jelas.
“Karena tidak ada tindakan, akhirnya kemarin terjadi banyak bencana banjir di mana-mana. Itu akibat kelalaian kita sebagai warga masyarakat. Akhirnya diviralkan lagi sama saya,” ujar Tera dikutip dari Cikarang Ekspres, Minggu (28/12/2025).
Ia menegaskan kembali ingin mengungkap persoalan TPS liar di Kebalen karena setiap hujan turun, sampah dari lokasi tersebut dibuang ke aliran Kali Bekasi.
“Setiap hujan, sampah dari Kebalen ini kebuang ke area sungai Kali Bekasi,” katanya.
Jual Kambing Demi Laporan ke KDM
Tera juga menceritakan alasan dirinya harus menjual kambing demi mendatangi Lembur Pakuan untuk mengadukan persoalan tersebut kepada Kang Dedi Mulyadi (KDM). Ia mengaku penjualan kambing itu dilakukan untuk menambah biaya perjalanan.
“Kenapa diagendakan jual kambing, karena itu salah satu bentuk harta saya yang dijual ke tukang kambing, dan akhirnya bisa buat pergi ke Lembur Pakuan untuk mengadu ke KDM,” tuturnya.
Saat berada di Lembur Pakuan, Tera mengaku mendapat respons dari seorang staf bernama Mega yang menyampaikan bahwa aduannya akan ditindaklanjuti. Namun, ia mempertanyakan kepastian penanganan jika tidak ada tindak lanjut.
“Saya bilang ke Bu Mega, gimana kalau tidak ditindaklanjuti? Apa saya harus ke Lembur Pakuan lagi sambil nunggu konfirmasi?” ungkapnya.
Setelah menunggu selama satu minggu tanpa kabar, Tera kembali membuat video lanjutan. Ia menyatakan tidak mungkin kembali menjual kambing hanya untuk mencari kepastian. Baru setelah itu, pada Minggu pagi (28/12), ia menerima telepon dari tim KDM.
Tera menilai laporan terkait TPS liar tersebut sejauh ini belum sepenuhnya ditanggapi. Ia mengaku didatangi beberapa kelompok masyarakat yang menyampaikan keluhan serupa.
Menurut mereka, pihak kelurahan tidak berani bertindak karena adanya keterkaitan karang taruna yang juga merangkap sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas).
“Lurah sudah mencoba, tapi karang taruna di sana merangkap sebagai ormas. Jadi lurah yang baru ini tidak berani sama anak buahnya, karena memang warga asli Babelan Kebalen sudah lama mengelola itu,” katanya.
Ia menyebut TPS liar tersebut diduga sudah berdiri sejak sekitar 2013 hingga 2015. Lokasinya berada cukup ke dalam dan tertutup rumput tinggi sehingga tidak terlihat dari jalan.
“Ketahuannya kalau masuk ke dalam dan lihat tumpukan gunungan sampah sampai ke bantaran kali,” ujarnya.
Menurut Tera, ketika TPS sudah kelebihan kapasitas, sampah-sampah tersebut dihanyutkan ke Kali Bekasi saat hujan turun. Ia menegaskan banyak warga yang menjadi saksi mata atas praktik tersebut.
“Kalau hujan itu sampah dialirkan ke Kali Bekasi. Muaranya kan ke laut,” katanya.
Ia juga mengaitkan kondisi tersebut dengan pendangkalan laut dan potensi bencana banjir yang terus berulang jika lingkungan tidak dijaga bersama.
Tera berharap masyarakat tidak takut melapor kepada pemerintah setempat meski selama ini ada rasa takut akibat intimidasi. Ia juga meminta pemerintah lebih cepat tanggap terhadap laporan warga.
“Pemerintah harus lebih peduli dalam hal laporan warga. Jangan apa-apa harus ke KDM dahulu,” tegasnya.
Ia juga mengaitkan kondisi tersebut dengan pendangkalan laut dan potensi bencana banjir yang terus berulang jika lingkungan tidak dijaga bersama.
Tera berharap masyarakat tidak takut melapor kepada pemerintah setempat meski selama ini ada rasa takut akibat intimidasi. Ia juga meminta pemerintah lebih cepat tanggap terhadap laporan warga.
“Pemerintah harus lebih peduli dalam hal laporan warga. Jangan apa-apa harus ke KDM dahulu,” tegasnya.
