Pemalang, Berita Jejak Fakta – Upaya memulihkan sabuk hijau di pesisir utara Kabupaten Pemalang terus digulirkan demi mendukung target penurunan emisi karbon nasional (FOLU Net Sink 2030).
Namun, bagi Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI), pemulihan lingkungan tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat kecil yang hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, Puput TD Putra Ketua Umum Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI) menggelar rangkaian pemetaan wilayah dan pelatihan Measurement, Reporting, and Verification (MRV) di Desa Pesantren dan Desa Mojo dengan menerapkan sistem jaminan perlindungan warga (safeguard) yang ketat namun humanis.
Sistem perlindungan atau safeguard ini pada dasarnya adalah komitmen tertulis untuk memastikan proyek lingkungan tidak merugikan warga, melainkan berjalan secara transparan, aman, adil bagi perempuan, serta bebas dari konflik tata ruang.
Langkah awal diwujudkan melalui prinsip FPIC/PADIATAPA, sebuah prosedur terbuka di mana warga diberikan informasi sejelas-jelasnya sejak awal dan memiliki hak penuh untuk menentukan nasib wilayahnya tanpa ada paksaan dari pihak luar.
“Proyek lingkungan skala besar sering kali gagal karena mengabaikan suara masyarakat di tingkat bawah. Melalui sistem perlindungan (safeguard) ini, kami memastikan hak-hak warga Desa Pesantren dan Desa Mojo terjaga utuh. Warga bukan sekadar menonton, tetapi kami latih menjadi peneliti mandiri yang memegang kendali penuh atas data ekologi desa mereka sendiri, ” terangnya.
Puput pun ingin masyarakat merasa aman bahwa program ini hadir untuk melindungi masa depan mereka, bukan untuk membatasi ruang gerak mereka.
Dalam pelaksanaannya, jaminan keselamatan kerja (K3) juga diterapkan secara nyata. Alih-alih langsung menerjunkan warga ke medan lumpur pantai yang rawan cuaca ekstrem, pelatihan teknik mengukur batas wilayah dilakukan terlebih dahulu menggunakan simulasi di dalam ruangan (tabletop) dengan bantuan peta visual.
Selain itu, prinsip keadilan gender diwujudkan dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok perempuan (ibu-ibu pesisir) untuk mengambil peran strategis sebagai operator data digital desa.
Guna mengantisipasi masalah di kemudian hari, KAWALI mengedukasi warga terkait Grievance Redress Mechanism (GRM), yaitu sebuah saluran pengaduan resmi atau “kotak saran darurat” yang memberi hak kepada warga untuk protes jika ditemukan pelanggaran di lapangan.
Menanggapi keberhasilan pemetaan di lapangan secara safety, Syahreza, Kabid.Program dan Kampanye KAWALI menambahkan bahwa perlindungan terbaik adalah ketika warga sendiri yang menentukan batas wilayahnya.
“Saat perwakilan warga turun melakukan pemetaan, mereka langsung mencocokkan draf peta dengan kondisi riil di laut. Kami berhasil menggeser lokasi rencana tanam agar tidak menutup alur perahu nelayan tradisional dan tidak mengganggu sirkulasi air tambak bandeng warga. Inilah esensi dari pengelolaan ruang yang aman dan adil, ” ungkap Syahreza.
Melalui penandatanganan Berita Acara Kesepakatan bersama perangkat desa dan kelompok tani di kedua desa, program pemulihan Sabuk Hijau Pesisir Utara Jawa kini resmi berjalan dengan mempertimbangkan jaminan perlindungan sosial dan hukum yang kuat, memastikan alam lestari tanpa merugikan hajat hidup masyarakat akar rumput.(Red)
