Kota Bekasi, Berita Jejak Fakta – Anggota DPRD Kota Bekasi, Ahmad Murodi, S.Pd tekankan pentingnya penanganan banjir secara menyeluruh di kawasan Perumahan Dosen IKIP di Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih.
Menurutnya, bahwa persoalan banjir di kawasan tersebut tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi berbagai faktor lain yang saling berkaitan.
Banjir di Perumahan Dosen IKIP terjadi akibat kombinasi limpahan air dari kali di sekitar wilayah, kondisi drainase yang kurang optimal, penyempitan aliran sungai, hingga belum maksimalnya fungsi dan pemeliharaan folder sebagai sarana pengendali air.
“Permasalahan banjir ini harus dilihat secara menyeluruh. Tidak hanya faktor hujan, tetapi juga kondisi saluran air, sedimentasi, dan fungsi folder yang perlu diperbaiki serta dirawat secara rutin,” kata Ahmad Murodi, Senin (18/5/2026).
Anggota Komisi II itu menegaskan bahwa langkah penanganan yang diperlukan meliputi normalisasi drainase, pengerukan saluran air, optimalisasi pompa air, serta perawatan folder secara berkala agar mampu mengurangi genangan saat musim hujan.
Selain itu, Ahmad Murodi menilai penanganan banjir membutuhkan koordinasi lintas wilayah dan lintas pemerintahan.
Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat, hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan banjir di kawasan IKIP dan sekitarnya.
Rekomendasi Komisi II
Sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Bekasi juga menyatakan akan mendorong rekomendasi anggaran pemeliharaan dan penanganan banjir di kawasan IKIP melalui APBD Kota Bekasi.
Bahkan, akan diupayakan audiensi lanjutan bersama Wali Kota Bekasi guna memperkuat sinergi dan percepatan penanganan banjir secara menyeluruh.
Ahmad Murodi bersama Komisi II DPRD Kota Bekasi turut menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bekasi. Di antaranya mendorong dinas terkait untuk melakukan identifikasi dan kajian teknis secara menyeluruh terhadap penyebab banjir agar penanganan tidak lagi bersifat parsial.
Selain itu, direkomendasikan normalisasi saluran drainase dan pengerukan sedimentasi pada jalur air yang terhubung dengan Kali Perum TMII, Duta Indah Jatimakmur, dan Kali Jatikramat.
Optimalisasi fungsi folder IKIP juga menjadi perhatian penting.
Evaluasi teknis terhadap desain dan posisi folder dinilai perlu dilakukan karena posisi folder yang lebih tinggi dari kawasan Perumahan Dosen IKIP dianggap belum efektif dalam mengurangi banjir.
Komisi II DPRD Kota Bekasi juga merekomendasikan peningkatan pemeliharaan dan operasional pompa air secara berkala agar seluruh pompa dapat berfungsi maksimal saat musim hujan.
Selain itu, percepatan realisasi usulan Musrenbang berupa pembangunan gorong-gorong dan perbaikan turap di titik rawan banjir, khususnya di RT 01 dan RT 06, dinilai sangat mendesak.
Penanganan kerusakan turap dan kebocoran di bawah jembatan area folder yang menyebabkan air masuk ke permukiman warga juga menjadi perhatian serius.(ADV)
