Bandung, Berita Jejak Fakta –Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi 3, Ahmad Faisyal Hermawan mengaku prihatin terhadap pemotongan upah buruh di proyek pemerintah dipotong semena – mena oleh kontraktor nakal dan mengapresiasi langkah Gubernur KDM yang peduli dengan isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
Hal ini terjadi saat Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), melakukan sidak ke proyek jalan di Subang. Ia sangat marah ketika mengetahui bahwa kontraktor proyek jalan di Subang membayar upah operator alat berat hanya Rp80-90 ribu per hari, jauh dari upah yang sudah ditentukan di Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek sebesar Rp 180.000 hingga 220.000/ hari.
Menurut Faisyal dalam kasus ini, kontraktor telah melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perusahaan yang membayar upah di bawah ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, hingga pidana.
Dan langkah KDM yang mengancam akan memasukkan kontraktor nakal ke dalam daftar hitam (blacklist) dan tidak akan mendapatkan proyek lagi di tahun depan, kata Faisyal, itu adalah langkah tegas dan patut diapresiasi.
“Ini akan menjadi warning bagi kontraktor lain untuk tidak bermain-main dengan upah pekerja dan kualitas proyek, ” tegasnya.
Ia pun berharap langkah yang dilakukan KDM menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan proyek-proyek infrastruktur di Jawa Barat dikerjakan dengan baik dan profesional.
“Semoga langkah ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja dan kualitas proyek, ” ungkapnya.
Namun kata Faisyal, perlu diingat bahwa langkah ini juga perlu diikuti dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa kontraktor benar-benar mematuhi aturan dan tidak ada penyimpangan.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, dapat meminimalisir kesalahan dan penyimpangan yang mungkin terjadi.
“Pengawas lapangan harus lebih proaktif dan tidak hanya menunggu laporan dari kontraktor, tapi juga melakukan inspeksi secara rutin dan tidak terduga. Jangan sampai uang rakyat dari pajak untuk membiayai pembangunan di Jawa Barat menjadi mubazir atau sia -sia, ” bebernya.
Faisyal pun menyambut positif dari sikap tegas KDM terhadap kontraktor “nakal”, karena hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Dengan langkah tegas ini, masyarakat akan lebih percaya bahwa pemerintah serius dalam melindungi hak-hak pekerja dan memastikan proyek-proyek infrastruktur dikerjakan dengan baik, ” jelasnya.
Selain itu, dampak panjangnya bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja. ” Karena dengan upah yang lebih baik, pekerja akan lebih termotivasi dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik, ” ucapnya.
Dan tentunya, Faisyal berharap kualitas proyek pemerintah di Jawa Barat makin berkualitas.
“Kontraktor akan lebih berhati-hati dalam mengerjakan proyek untuk menghindari sanksi dan memastikan kualitas proyek yang lebih baik. Sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, ” tegas Faisyal politisi dari Fraksi PDI Perjuangan.
Sebelumnya diberitakan di media masa dan medsos, Gubernur Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM ini, menegaskan bahwa upah ini sangat rendah, terutama karena dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontrak pekerjaan, upah operator alat berat yang tergolong sebagai upah ahli sebesar Rp180 ribu hingga Rp220 ribu per hari.
KDM langsung menghubungi Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat, Agung Wahyudi, dan menginstruksikan agar kontraktor tidak membayar upah pegawai dengan rendah.
Ia bahkan mengancam akan memasukkan kontraktor yang membayar upah rendah ke dalam daftar hitam (blacklist) dan tidak akan mendapatkan proyek lagi di tahun depan.
KDM ingin proyek-proyek ini mensejahterakan rakyat, bukan malah memperburuk keadaan.
Dengan demikian, langkah KDM untuk memasukkan kontraktor nakal ke dalam daftar hitam (blacklist) akan lebih efektif dan dapat memberikan efek jera bagi kontraktor lain.(SF/ADV)
