Heri Pratomo, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus), Kabupaten Bandung Barat
Bandung Barat, Berita Jejak Fakta – Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat tersendat karena kebijakan pusat terkait dana transfer daerah dikurangi, hal ini berpengaruh secara tidak langsung terhadap anggaran yang dibutuhkan.
Heri Pratomo, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus), Kabupaten Bandung Barat menjelaskan hal ini, saat ditemui di Ruang kerjanya diperkatoran Pemkab Bandung Barat Selasa, (15/12/2025).
Hampir semua pembangunan fisik belanja modal di Kabupaten Bandung Barat (KBB) ditunda sementara waktu, termasuk Pembangunan gedung perpustakaan.
“Gedung perpustakaan yang tadinya di anggarkan sebesar 6 miliar dari APBD Pemkab Bandung Barat ditunda untuk sementara waktu mengingat ada kebijakan dana transfer. Untuk sekarang pangajuan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat untuk fisik gedung Perpustakaan tidak lagi melalui Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tetapi harus sesuai kebijakan dan arahan Presiden semuanya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kecuali untuk Pendidikan masih di Kementerian Pendidikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan di akhir tahun 2025 ini Pemkab Bandung Barat merubah strategi yang tadinya mengajukan anggaran ke Perpusnas.
“Saat ini kami mencoba berkomunikasi lebih lanjut dengan Kementerian PUPR dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kami tidak tau kapan terealisasinya gedung perpustakaan, kalau untuk perencanaannya sudah ada. Rencana sesuai perencanaan kurang lebih di angka 17 miliar sampai dengan 18 miliar untuk bangunan, “ungkapnya.
Heri tadinya berharap di tahun 2026 sudah masuk DAK Perpusnas tetapi ternyata dengan kebijakan itu semua berubah.
“Kabupaten/Kota lainnya yang sudah masuk ke Perpusnas yang di rencanakan akan turun, semuanya di ulang kembali karena harus ke Kementerian PUPR,” ungkap Kadis Perpus.
“Program untuk Perpustakaan bulan Januari – Februari meskipun anggaran belum turun. Mobil perpustakaan tetap keliling, motor baca dan pelayanan perpustakaan tetap jalan,” sambungnya.
Jadwal kunjungan Perpustakaan keliling sampai bulan Desember penuh, karena dari 16 Kecamatan di Bandung Barat mengajukan agar bisa di kunjungi oleh mobil perpustakaan keliling.
Perpustakaan yang jalan dari 165 desa dari bantuan yang sudah diberikan dari 70 Perpustakaan Desa (Perpusdes) itu yang jalan sampai sekarang di desa kurang lebih 20 sampai 30 perpustakaan. Itu disebabkan karena pergantian kepala desa.
“Untuk perpustakaan digital belum berjalan karena anggarannya belum ada. Perencanaan tahun 2026 dengan keterbatasan anggaran menyesuaikan dengan kemampuan anggaran karena anggaran yang sangat minim. Untuk kegiatan hanya 600 juta untuk satu tahun kegiatan tidak termasuk gaji PNS dan P3K,” pungkasnya. (SEFTYAN)
