Kota Bekasi, Berita Jejak Fakta – Komis DPRD Kota Bekasi langsung bergerak cepat melakukan pengawasan terhadap persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online jenjang SD dan SMP Tahun Ajaran 2026/2027.
Dalam rapat kerja yang digelar Senin (4/5/2026), para wakil rakyat ini memberikan sejumlah catatan kritis kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi IV ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Adelia.
Ia menegaskan bahwa sistem pendaftaran tahun ini harus lebih ramah terhadap orang tua murid dan menutup celah kondisi.
Kita ingin memastikan bahwa SPMB tahun ini berjalan lebih efektif dan tidak menyulitkan orang tua murid. Segala potensi kendala teknis dalam sistem online harus dimitigasi sejak dini agar proses berjalan lancar dan akuntabel,” tegas Adelia.
Hadir dalam rapat tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Chondro Wibhowo, memaparkan draf petunjuk teknis (Juknis) serta kesiapan server aplikasi. Namun, Komisi IV tidak juga percaya begitu saja.
Sejumlah poin krusial menjadi sorotan tajam para anggota dewan, di antaranya:
1.Anti-Down: server pengirim tidak mampu menangani trafik streaming agar tidak terjadi kendala saat hari pendaftaran.
2.Zonasi Tanpa Manipulasi: Penajaman kriteria jalur zonasi dan prestasi guna meminimalisir praktik manipulasi data domisili yang kerap dikeluhkan warga.
3.Sosialisasi Masif: Disdik didorong lebih agresif mengedukasi masyarakat mengenai perubahan prosedur baru agar tidak ada warga yang kesulitan.
4.Sinkronisasi Daya Tampung: Menyesuaikan jumlah lulusan dengan ketersediaan kursi di sekolah negeri yang masih terbatas.
Salah satu poin paling krusial dalam rapat ini adalah penegasan komitmen mengenai SMP Negeri Gratis.
Komisi IV meminta Dinas Pendidikan memperketat pengawasan di lapangan untuk menyapu bersih potensi pungutan pembohong (pungli) yang sering muncul pada awal tahun ajaran baru.
“Pelaksanaan SMP gratis harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai ada pungutan yang hanya membebani warga,” pimpinan rapat.
Rapat koordinasi ini juga menghadirkan Wakil Ketua Komisi IV Wildan Fathurrahman, Sekretaris R. Eko Setyo Pramono, serta anggota komisi lainnya seperti Ahmadi, Alimudin, Misbahudin, dan Mubakhi.
Melalui rapat kerja ini, DPRD Kota Bekasi berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat melahirkan proses SPMB 2026 yang profesional, transparan, dan benar-benar berpihak pada akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak-anak di Kota Bekasi. (Red)
